IndonesiaBerdaulat.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan komitmennya untuk mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan sebagai bagian dari strategi lingkungan nasional menuju 2030.
Langkah ini menjadi krusial di tengah meningkatnya volume sampah harian yang berpotensi menimbulkan ancaman lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Menteri PUPR Dody Hanggodo menyatakan bahwa transformasi sistem pengelolaan sampah menjadi energi ramah lingkungan kini menjadi fokus utama pemerintah.
“Kami ingin percepatan pembangunan fasilitas Waste to Energy (WTE) berjalan di berbagai daerah. Ini penting untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendukung ekonomi sirkular,” ujar Dody.
Tak hanya WTE, Kementerian PU juga mendorong penerapan prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery), penyederhanaan regulasi, serta penyesuaian tarif listrik PLTSa untuk menarik minat investor swasta, termasuk lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dalam sesi diskusi “From Waste to Resources” pada International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6), Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana menegaskan pentingnya sistem pengelolaan sampah yang tangguh, terpadu, dan fleksibel berbasis ekonomi sirkular dan inovasi pembiayaan.
“Kami terus berupaya mencari solusi sistemik berbasis data. Sampah seharusnya tidak lagi dianggap beban, melainkan sumber daya bernilai,” ungkap Dewi.
Dirinya menambahkan, saat ini baru 49% kawasan permukiman yang terlayani sistem pengangkutan sampah. Dari 137 ribu ton sampah yang dikumpulkan setiap hari, sebagian besar masih langsung dibuang ke TPA tanpa pemilahan.
Kementerian PU mengusulkan terobosan digital melalui E-Sampah dan pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT).
Model seperti Smart Waste Tracking System, Waste to Energy, dan pendekatan Extended Producer Responsibility (EPR) juga akan diterapkan secara nasional.
Kementerian PU juga mengembangkan program regular seperti pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional, Tempat Pengolahan Sampah TPS-3R, dan program padat karya berbasis Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Program khusus lainnya termasuk:
• Pemanfaatan plastik sebagai campuran aspal
• Pengembangan PLTSa
• Sistem pengelolaan Refuse Derived Fuel (RDF)
“Sinergi dengan sektor swasta sangat penting untuk mempercepat transformasi pengelolaan sampah menjadi lebih modern dan efisien,” ujar Dewi.
Melalui kolaborasi KPBU, Business to Business (B2B), hingga Kerjasama Operasional (KSO), pemerintah berharap pembiayaan pembangunan sistem persampahan tak sepenuhnya bergantung pada APBN.
Upaya ini juga ditujukan untuk menciptakan iklim investasi hijau yang menarik dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia dalam pengurangan emisi dan peningkatan ketahanan iklim.
