Indonesiaberdaulat.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, untuk memimpin upacara peringatan HUT TNI ke-79 pada Sabtu.
Presiden tiba di lokasi acara sekitar pukul 07.30 WIB, didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Jan Ethes.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyambut Presiden di depan mobil kepresidenan RI-1.
Selanjutnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan jajaran pejabat TNI-Polri menyambutnya di area Mimbar Kehormatan.
Acara pembukaan HUT TNI ke-79 ini ditandai dengan penampilan drumband dari para peserta didik akademi militer, serta atraksi penerbangan dari Cessna dan Rajawali Laut yang mengudara di langit sekitar Monas.
Setelah itu, 22 batalyon pasukan TNI memasuki lapangan, disusul oleh kehadiran Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Mayjen TNI Djon Afriandi, yang saat ini menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dan lulusan Akademi Militer tahun 1995, bertindak sebagai Komandan Upacara pada peringatan kali ini.
Presiden Jokowi, didampingi Panglima TNI Agus Subianto, melakukan inspeksi pasukan dengan menggunakan kendaraan taktis Maung Pindad.
Perayaan HUT TNI ke-79 bertema “Nusantara Baru, Indonesia Maju” ini melibatkan sejumlah kegiatan utama, seperti laporan resmi, penghormatan kebesaran, dan penganugerahan tanda kehormatan.
Setelah itu, berbagai demonstrasi ditampilkan oleh satuan gabungan TNI, termasuk atraksi terjun payung, pasukan berkuda, dan manuver pesawat tempur yang memukau para penonton.
Acara ini diakhiri dengan penampilan musik dari artis ternama seperti Ari Lasso, Dewa 19, dan Slank, serta prosesi pemotongan tumpeng bersama Presiden dan tokoh masyarakat.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Presiden Ke-6 RI Tri Sutrisno, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 RI Boediono, serta Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid.
Selain itu, hadir pula ketua lembaga tinggi negara beserta perwakilan dari duta besar negara sahabat.
Mendampingi Presiden, hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Plt Sekretaris Kabinet Pratikno.
Mari kita sedikit mengulas sejarah berdirinya TNI:
Dikutip dari situs resmi TNI, tanggal 5 Oktober dipilih sebagai HUT TNI karena pada hari tersebut organisasi militer Indonesia secara resmi dibentuk dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
Pembentukan TKR menjadi langkah penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya Belanda yang berusaha kembali menjajah dengan kekuatan militernya.
Sebelumnya, organisasi yang bertugas menjaga keamanan dikenal sebagai Badan Keamanan Rakyat (BKR).
Namun, seiring kebutuhan untuk memiliki pasukan resmi sesuai standar militer internasional, BKR diubah menjadi TKR pada 5 Oktober 1945.
Kemudian, TKR berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) sebagai bagian dari upaya memperbaiki struktur militernya.
Perjuangan untuk menyatukan kekuatan bersenjata terus berlanjut dalam mempertahankan kedaulatan bangsa.
Pada 3 Juni 1947, TRI dan berbagai badan perjuangan rakyat resmi digabung menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari lahir TNI karena memiliki makna penting dalam menjaga kemerdekaan Indonesia.
Pada tahun 1962, pemerintah menggabungkan angkatan bersenjata dalam satu organisasi bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugasnya serta menjaga netralitas dari kepentingan politik tertentu.
Namun, kelahiran ABRI menghadapi tantangan, salah satunya adalah penyusupan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang berusaha mempengaruhi kehidupan bangsa, termasuk tubuh ABRI.
Selain itu, pada masa Orde Baru, ABRI dinilai menjadi lembaga militer yang otoriter akibat penerapan doktrin Dwifungsi ABRI, yang memberikan wewenang kepada ABRI untuk terlibat dalam bidang keamanan serta memegang kekuasaan pemerintahan.
Militer yang terlibat secara mendalam dalam politik kemudian digunakan untuk kepentingan rezim yang berkuasa, sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat.
Setelah jatuhnya rezim Soeharto pada 1998, peran Dwifungsi ABRI mulai dihapuskan secara bertahap, yang mencapai puncaknya pada 2004 ketika Fraksi TNI/Polri dihapuskan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (*)
