Indonesiaberdaulat, Ketapang – Manajemen SPBU Sungai Laur Kabupaten Ketapang memberikan tanggapan terhadap tudingan sejumlah pihak terkait penyaluran BBM menggunakan drum yang dianggap melanggar hukum.
Fahmi, perwakilan manajemen, menegaskan bahwa penyaluran tersebut dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari Camat atau Kepala Desa. Surat ini diterbitkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di pelosok yang jauh dari SPBU.
Fahmi menyatakan bahwa distribusi BBM khusus penugasan melalui surat rekomendasi diatur dalam Peraturan BPH Migas No. 2 Tahun 2023.
“Kami menyediakan jalur khusus di SPBU untuk memastikan pelayanan ini tidak mengganggu konsumen lainnya,” ujarnya pada Minggu, 22 September 2024.
Menanggapi pemberitaan negatif yang berkembang, Fahmi mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan kembali layanan ini.
“Untuk saat ini, kami mungkin akan meninjau ulang penjualan BBM khusus penugasan melalui surat rekomendasi,” jelasnya.
Camat Sungai Laur, Remanus Romawi, sebelumnya menjelaskan bahwa kehadiran SPBU di wilayahnya sangat membantu masyarakat, terutama yang tinggal di desa-desa terpencil seperti Kepari, Lanjut Mekar Sari, dan Tanjung Maju, yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dari hasil hutan dan ladang.
Ia menegaskan bahwa surat rekomendasi yang diterbitkan bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat mengakses BBM dengan harga terjangkau guna mendukung aktivitas perekonomian.
Remanus juga menyoroti pentingnya keberadaan SPBU tersebut bagi masyarakat yang jaraknya jauh, mencapai hingga 50 km dari pemukiman tertentu.
Jika mereka hanya mengisi bahan bakar untuk kendaraan, seringkali habis sebelum mencapai kampung.
“SPBU tidak melayani pembelian BBM dengan jerigen, sehingga kehadiran pangkalan sangat penting bagi kami,” tutup Remanus. (*)
