Indonesiaberdaulat.com, Samarinda – Kalapas Samarinda, Hudi Ismono, melalui tim Binadik Lapas Kelas IIA Samarinda, menghadiri secara virtual undangan Diskusi Strategi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melalui aplikasi Zoom, Selasa (5/11/2024), pukul 09.30 WITA.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Nomor: PPH-05.OT.02.02 Tahun 2024, yang berisi pedoman teknis untuk pelaksanaan kegiatan Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di tingkat wilayah.
Program ini bertujuan untuk memperkuat dukungan manajerial serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil analisis strategi implementasi kebijakan hukum dan HAM di berbagai wilayah.
Pada diskusi ini, diadakan diseminasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dengan tema “Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat” secara daring.
Kalapas Samarinda, Hudi Ismono, menekankan pentingnya implementasi arahan dari kegiatan tersebut agar dapat meningkatkan standar pelayanan publik.
Ia berharap jajaran Lapas Samarinda dapat mengimplementasikan standar PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) guna membangun Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Gun Gun Gunawan, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Endang Lintang Hardiman. (rls)
